Tentang Seragam Terdakwa Koruptor

Kompas, Jakarta 13 Agustus 2008.

koruptor

Rencana pemakaian baju seragam tahanan KPK nampaknya segera direalisasikan. Kemarin 12 Agsutus 2008, Deta Artasari peneliti hukum dari Indonesian Corruption Watch ( ICW ) bersama anggota ICW lainnya datang ke KPK untuk menyampaikan delapan model baju seragam untuk koruptor yang sedang diproses hukum komisi itu. Langkah ini merupakan bentuk dukungan sekaligus desakan agar KPK segera merealisasikan gagasannya untuk mengenakan seragam bagi koruptor dan memborgol mereka.

Model yang disampaikan ICW terdiri atas empat baju lengan panjang dan empat baju lengan pendek. Warna baju itu adalah merah muda, oranye, biru gelap, dan hitam bergaris putih. Warna oranye dan merah muda dipilih agar mudah dibedakan dengan baju masyarakat umum. Warna biru gelap dan garis-garis hitam- putih untuk menandakan bahwa korupsi menyengsarakan rakyat.

Bagian depan dari semua model seragam itu bertuliskan nama si pemakai dan nomor tahanan KPK, sementara bagian belakang bertuliskan ”Tahanan KPK Kasus Korupsi”. ”Kami tidak menulis ’Koruptor’ untuk menghormati asas praduga tidak bersalah,” kata Deta.

Menurut dia, seragam itu sebaiknya dipakai sejak seseorang ditetapkan sebagai tersangka hingga menjadi narapidana.

ICW juga berharap, selain memakai baju seragam, para koruptor yang sedang diproses hukum itu menggunakan borgol dan mengenakan sepatu hitam yang sederhana tetapi pantas. ”Seragam perlu segera diberlakukan dengan tiga alasan. Pertama, untuk memberikan identitas. Kedua, mewujudkan persamaan di depan hukum karena tersangka yang disidik polisi juga memakai seragam. Ketiga, menciptakan efek kejut di masyarakat,” kata Deta.

Segera direalisasikan

Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan terima kasih atas dukungan ICW. ”Kami akan merealisasikan rencana seragam ini secepat mungkin. Sekarang desainnya masih dibahas,” ujarnya.

Namun, untuk lebih mengefektifkan tumbuhnya efek jera dan malu berbuat korupsi, gagasan pemakaian seragam untuk koruptor yang sedang diproses hukum itu harus diiringi dengan upaya lain. ”Dalam konteks ini, keputusan pemerintah agar tidak memberikan remisi bagi terpidana korupsi yang divonis mulai tahun 2007 harus dihargai. Namun, itu juga masih belum cukup,” kata Deta.

Hak lain, seperti cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat, sebaiknya juga tak diberikan kepada terpidana korupsi. Hanya terpidana korupsi yang sakit parah yang boleh keluar dari penjara untuk berobat. ”Sebab, alasan sakit sering dipakai untuk keluar dari penjara, seperti kasus Ramadhan Rizal,” ujarnya.

Ramadhan adalah mantan panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditangkap polisi saat pesta narkoba di hotel pada 27 Agustus 2006. Saat ditangkap, Rizal sebenarnya sedang menjalani hukuman di Rutan Salemba karena melakukan transaksi penerimaan-pemberian uang dengan pengacara Abdullah Puteh, Teuku Syaifuddin Popon. Dalam perkara ini, dia divonis 2 tahun 6 bulan.

Rizal bisa keluar dari tahanan karena saat itu mengaku sakit hingga diopname di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto sejak 16 Agustus 2006. Namun, di tengah masa perawatan, tiba-tiba ia ditangkap polisi di sebuah hotel.

Pengajar hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Isra, juga berharap agar berbagai bentuk keringanan hukuman bagi koruptor dihilangkan. ”Moralitas pemerintah dalam pemberantasan korupsi juga perlu ditingkatkan. Keputusan Presiden Yudhoyono yang hanya memercayakan pada proses hukum dalam kasus Paskah Suzetta dan MS Kaban menunjukkan rendahnya moralitas pemerintahan dalam bidang ini,” katanya.

Sementara itu, usul KPK agar koruptor ditahan di Nusakambangan, Cilacap, didukung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy. ”Dulu waktu Pak Lopa (mantan Menteri Kehakiman Alm Baharuddin Lopa) sudah mengirim Bob Hasan ke sana,” katanya. Realisasi pengiriman koruptor ke Nusakambangan merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM.

***

    • Erwin
    • September 13th, 2008

    2 thn kerja di Wulung,randublatung bener2 jd kenangan

  1. Ini adalah test koment. Terima kasih.

    • Joy
    • November 16th, 2008

    Tahanan itu untuk di apakan tho? dihukum kan!
    tapi kenapa pemerintah harus repot-repot memikirkan baju mereka, toh mereka sama sekali tidak memikirkan baju orang-orang disekitarnya.

    dan malah merampas hak untuk beli baju mereka.

    kurang kerjaan ya pak, kok sampai pusing mikir baju tahanan?
    kalau memang kurang, lihat anak-anak dipinggir jalan yang tidak makan itu. dana yang buat beli baju itu, alihkan aja buat beli makanan. mending kan bisa ngurangi beban mereka!

    • seno
    • November 26th, 2008

    mendingan para koruptor itu dibuat miskin aja, dipastikan semua hartanya disita untuk negara digunakan untuk memberantas kemiskinan, membiayai sekolah dan kesehatan gratis.

    dan kalau masih kurang berat hukumannya, ditambah selama menjalani hukuman dipekerjakan saja di proyek2 negara sebagai kompensasi perbuatanya.

  2. seragamnya pake dasi kali yach…

  3. harganya mahal ngak seragamnya….

  4. @seno betul.. betul… betul..
    lumayan kalo dijadikan TKI….

  1. November 30th, 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: