Ada yang menarik disimak setiap terjadi kenaikan harga BBM. Pihak Pemerintah menyatakan kenaikan harga harus dilakukan karena harga minyak dunia memang naik, sehingga kalau harga minyak dalam negeri tidak naik maka subsidi BBM harus diperbesar, akibatnya anggaran belanja negara juga akan bertambah besar. Subsidi BBM yang semakin besar akan mengakibatkan anggaran belanja negara menjadi defisit lebih besar. Akibatnya utang negara juga akan semakin besar dan yang makin parah nilai tukar rupiah akan semakin lemah.

Tapi rakyat kecil tidak tahu dan ‘tidak ingin tahu’ dengan hitung – hitungan seperti itu. Rakyat tahunya dengan kenaikan harga BBM otomatis harga – harga kebutuhan pokok yang lain juga akan ikut naik. Dan ini memang benar terjadi, dan tentunya semakin memberatkan beban rakyat kecil yang sudah semakin berat di jaman yang sudah susah ini.

Lalu bagaimana sebaiknya menyikapi harga minyak dunia yang terus merambat naik ? Menambah subsidi akan memberatkan beban negara. Menaikkan harga BBM akan memberatkan beban rakyat. Semua pilihan memang ada resikonya dan ada akibatnya.

***

Dalam waktu dekat pemerintah berencana memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada warga yang kurang mampu sebagai kompensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) yang rencananya akan terjadi pada pertengahan bulan Juni ini. Tapi seperti pelaksanaan sebelumnya, pemberian BLT kali ini sepertinya tidak akan jauh – jauh dari yang namanya kontroversi.

Seperti halnya pelaksanaan program BLT sebelumnya tahun 2005/2006 yang sarat dengan protes dari sana sini terutama dari kalangan masyarakat sendiri, dimana masyarakat yang dinilai lebih mampu dan cukup mampu dalam hal ekonomi ternyata banyak yang mendapat ‘jatah’ BLT, sementara warga yang secara kasat mata tidak mampu banyak yang tidak mendapat bantuan itu.

Pelaksanaan program BLT kali ini ternyata juga mendapat penolakan dari beberapa Pemerintahan Daerah TIngkat Kabupaten dan Kecamatan. Seperti yang terjadi di Surabaya dimana para Camat di sana mengeluhkan tentang data penerima BLT yang mengacu pada data BPS 2005. Mereka juga mengeluhkan perbedaan sosialisasi antara PT Pos Indonesia dengan pemerintah pusat.

Protes para camat itu terungkap dalam pertemuan koordinasi BLT antara Pemkot Surabaya, Pemerintah pusat, PT Pos Indonesia, aparat Kepolisian dan para camat di ruang sidang walikota Senin ( 19/05). Menurut para Camat, penggunaan data 2005 akan menyulitkan dalam menentukan warga yang berhak menerima dana BLT. Sebab selang waktu tiga tahun ini diyakini telah terjadi banyak perubahan kondisi di lapangan. Perubahan itu bisa meliputi keluarga miskin penerima BLT tahun 2005 sudah meninggal, pindah alamat atau tidak layak lagi menerima bantuan karena sudah mampu secara ekonomi.

Pemerintah boleh beralasan memberikan bantuan ini untuk warga yang kurang mampu, tapi pelaksanaannya sendiri apa pemerintah berani menjamin bahwa penerimanya adalah orang – orang yang tepat sasaran. Karena pendata yang hanyalah orang setingkat ketua RT/RW tentunya sangat rentan dengan yang namanya ‘kolusi’ dan ‘nepotisme’. Di zaman susah seperti ini apa saja akan dilakukan untuk mendapatkan uang.  Makanya tidak heran bahwa  para penerima BLT  2005/2006 banyak di antaranya adalah orang dekat atau kerabat Ketua RT/RW setempat yang sebenarnya mampu secara ekonomi.

Jadi jangan sampai niat baik pemerintah yang ingin membantu rakyatnya yang kurang mampu justru menimbulkan ketidakadilan dan banyak disalahgunakan di sana sini.

***